Seberapa Berharganya Mata Uang Hingga Mampu Membeli Tanah Indonesia yang Subur?


ANAKGUNDAR.COM 2016
Seberapa Berharganya Mata Uang Hingga Mampu Membeli Tanah Indonesia yang Subur?

ANAKGUNDAR.com, Depok – Menurutku, tak akan ada orang yang ragu untuk menyebutkan tanah Indonesia ini adalah tanah yang sangat subur, dimana beragam flora dan fauna hidup dengan sejahtera di bumi pertiwi. Ibu-Ibu Rumah Tangga pun tak akan ketakutan kehabisan beras, buah-buahan dan sayur mayur karena disini lahan pertanian yang tersaji luas dan perkebunan sayur tumbuh subur di setiap belahan pulau Indonesia.

Tapi aku mulai ragu, ini akan menjadi sejarah indah untuk anak cucu kita. Aku takut generasi setelah kita itu menghadapi mimpi buruk yang hari ini kita takutkan bersama. Aku yakin, sumber daya alam yang ada di Indonesia tidak akan hancur oleh bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, dan lainnya. Aku hanya curiga, mungkinkah sumber daya alam yang melimpah ini hancur oleh regulasi-regulasi semu yang sejatinya menginginkan limpahan investasi dalam bentuk rupiah daripada mempertahankan keterikatan historis dan kultural sebagai negara yang seharusnya berjuluk “negerinya para petani”.

Realita yang terjadi hari ini menuntun rasa curiga dan ketakutanku hingga menjadi sebuah optmisme bahwa anak cucu kita nanti tidak akan pernah melihat dengan nyata hamparan ladang padi hingga perkebunan-perkebunan hijau yang terbentang dan menjadi sumber kehidupan kita semua.

Banyak sekali hal yang mendorong optimismeku, seperti yang menimpa saudara kita, para bapak petani yang ada di Desa Sukamulya yang terletak di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Seperti informasi yang telah kita ketahui bersama, bahwa Pemprov Jawa Barat akan menyulap 1.800 hektare sawah yang ada di kawasan tersebut menjadi sebuah Bandara Internasional Jawa Barat atau Bandara Kertajati. Bisa dibayangkan bukan? Ladang yang tadinya hijau akan terkubur di bawah aspal panas yang dilalui banyak pesawat.

ANAKGUNDAR.COM 2016
Petani Sukamulya menghadang petugas pengukur lahan BIJB. Via: Radar Cirebon

Proyek ini dimulai sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan masuk dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pada 2011. Walaupun tak semua proyek MP3EI dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo, BIJB tetap dimasukkan dalam Proyek Strategis Nasional yang dikukuhkan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dalam Perpres tersebut, BIJB menjadi satu dari 225 proyek pembangunan infrastruktur yang diprioritaskan. [1]

Kecamatan Kertajati termasuk ke dalam Kecamatan yang subur dan terkenal akan hasil pertaniannya, terutama di Desa Sukamulya—desa yang masih enggan memberikan lahan untuk pembangunan BIJB. Di desa yang terdiri dari 1.500 kepala keluarga—yang mayoritas petani ini tumbuh berbagai macam tanaman, mulai dari padi, kacang panjang, cabai, semangka hingga mangga.

Sebenarnya, proses pembuatan BIJB ini membutuhkan lahan seluas 5.000 hektare. Tanah seluas itu membentang pada 11 desa yang ada di Kertajati. Bupati Majalengka pun telah menyatakan bahwa proses pembangunan BIJB memasuki tahap pertama, yaitu membangun landasan pacu 3.500 meter. Soal pembebasan lahan, pihaknya baru berhasil memperoleh 1.000 hektare lahan. Ini berarti, desa-desa lain telah mengikhlaskan lahannya untuk dijadikan BIJB.

“Sebanyak empat desa sudah dibebaskan, Tinggal Sukamulya yang bertahan. Bagi warga yang sepakat sudah kita berkaskan,” kata Sutrisno, Bupati Majalengka.[2]

Banyak faktor yang membuat warga Sukamulya enggan untuk memberikan lahannya demi mega proyek BIJB, salah satu diantaranya adalah ketidak adilan dalam penetapan harga tanah. Bupati Majalengka kembali menegaskan bahwa pihaknya telah memberikan harga tanah yang seadil-adilnya untuk warga Sukamulya bahkan hingga menggunakan jasa konsultan untuk menetapkan harga tanah warga. Namun, penetapan harga tanah ini masih dinilai janggal oleh warga Sukamulya.

ANAKGUNDAR.COM 2016
Satpol PP & TNI menjaga proses pengukuran lahan pertanian di Sukamulya. Via: JPNN.com

Pemerintah telah menetapkan harga senilai Rp 2,8 juta rupiah per bata atau sama dengan 14 meter persegi. Akan tetapi, warga Sukamulya mendapat kabar bahwa desa-desa lain—yang lahannya telah diikhlaskan dijual dengan harga mencapai Rp 4 juta per bata. Dari hal ini, warga Sukamulya menilai bahwa Bupati Majalengka telah melakukan pembohongan kepada mereka.

Sementara itu, dalam sisi yang lain, pihak PT BIJB telah berjanji bahwa pembangunan bandara ini akan mengusung konsep Aerocity dengan dukungan sumber daya alam dan pertanian. Dari sini, munculah skeptisme saya, apakah benar sebuah lahan bandara bisa bersahabat baik dengan lahan pertanian disisinya? Ataukah ini hanya iming-iming saja agar proses pembangunan BIJB berjalan dengan lancar tanpa ada narasi kritis dari berbagai pihak.

ANAKGUNDAR.COM 2016
Konsep BIJB. Via: PT. BIJB

Kemudian, dalam rencananya, total luas bangunan terminal bandara mencapai 121.000 meter persegi untuk 5 juta penumpang per tahun dan mencapai 18 juta penumpang untuk tahun berikutnya. Perusahaan itu juga akan menarik perusahaan ritel dan makanan terkemuka untuk sisi bisnis lainnya. Tentu ini bermaksud agar pembangunan BIJB ini akan memutarkan roda perekonomian daerah setempat. Tapi apakah yakin warga asli Sukamulya akan menjadi tuan pasca selesainya BIJB? Ataukah akan menjadi juru parkir atau pengangkut koper? Kelas sosial yang nantinya dinilai akan merusak pemandangan bandara sekelas internasional tersebut.

Taksiran akumulasi kerugian ekonomi alih fungsi lahan pertanian mencapai Rp 7,56 triliun. Jumlah ini menurutku tidak seberapa dibandingkan anak cucu kita kesulitan mencari bahan pangan untuk mencukupi kebutuhan nutrisi mereka setiap hari. Meski keuntungan bertani jauh lebih kecil dibandingkan keuntungan BIJB, tapi jika mampu melihat substansi jauh lebih dalam, maka semua orang tidak mau tanah ini ditukar dengan uang yang tidak seberapa meski berjumlah triliunan, apalagi harus melibatkan aparat seperti Polisi atau Tentara bersenjata lengkap untuk memukul mundur warga agar jera dan memberikan lahan mereka demi kepentingan—yang katanya untuk negara.

Hal yang lebih miris dimataku adalah saat melihat pernyataan sikap established regime dari Pemerintah Provinsi—Wakil Gubernur Jawa Barat yang berarti sebuah pernyataan cari aman dan alergi terhadap segala bentuk kritik dan protes. Terkait nasib petani di Desa Sukamulya, Deddy Mizwar menuding ada pihak ketiga yang menghasut warga.

“Mereka (warga) mau menjual tanahnya tapi dihalang-halangi. Pasti ada tokoh intelektualnya,” ucapnya, seperti dikutip jpnn.com, Jumat (18/11/2016).

Konflik agraria antara pemerintah dan warga yang dibumbui kekerasan aparat Polisi/TNI di Desa Sukamulya ini hanya satu contoh kecil. Bahkan masih di provinsi yang sama, yakni Desa Wanajaya, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang terjadi hal serupa, kali ini melibatkan PT Pertiwi Lestari dan petani di Desa Wanajaya.

ANAKGUNDAR.COM 2016
Ungkapan para petani di Karawang. Via: Twitter

Aparat keamanan, dalam hal ini Polres Karawang dan Brimob, cenderung membela kepentingan perusahaan. Mereka turut melakukan intimidasi dan teror terhadap petani. Akibatnya, sejak pertengahan Oktober 2016 lalu, ratusan petani Karawang mengungsi ke Jakarta untuk mencari perlindungan.[3]

Sebuah tanda tanya besar pun bergelantung dibenakku. Kenapa mereka yang menolak tanahnya dijadikan mega proyek justru diberikan tindakan represif? Kenapa mereka yang enggan memberikan tanahnya kepada negara dianggap subversif dan anti-pembangunan? Bukankah itu hak mereka? Bukankah kita hidup karena hasil dari masa panen padi dan sayur mayur mereka? Lalu mengapa pemerintah seolah mementingkah investasi mega proyek yang tak seberapa dibandingkan keberlangsungan hidup bangsa ini? Masih banyak sawah dan kebun saja kita sudah sering dibilang krisis pangan, apalagi jika seluruh ladang petani diubah menjadi mega proyek semua?

Aku adalah orang yang tidak setuju atas peralihan lahan, seperti ladang, kebun, sawah, atau rumah untuk dijadikan mega proyek seperti bandara, jalan tol, real estate, atau terminal. Meskipun para pengembang atau pemerintah telah menerapkan harga yang seadil-adilnya, tetap saja aku tidak setuju. Contohnya dalam konteks perlawanan warga atas alih fungsi lahan yang terjadi di Desa Sukamulya, Kulon Progo, Karawang, Rembang, dan wilayah lainnya, memang ada tawaran bahwa tanah itu akan dibeli, tapi soal tanah bukan sekedar ekonomis, ada ikatan historis, kultural dan sosial di situ. Pemerintah atau pengembang tidak bisa sewenang-wenang menukar semua itu dengan uang, apalagi mengirimkan bala tentara hingga para warga setempat terlukan bahkan meninggal seperti yang dialami Salim Kancil.

ANAKGUNDAR.COM 2016
Harus menolak lupa terhadap kejadian Salim Kancil. Via: Tempo.co

Sementara itu, faktor lain yang mengakibatkan terjualnya lahan pertanian adalah kurangnya pemahaman betapa pentingnya mempertahankan lahan untuk keberlangsungan hidup masyarakat. Ini cukup sulit, sebab regulasi pemerintah dan kenyataan yang diharapkan sangat tidak nyambung, sebab hal ini berkaitan sektor ekonomi-politik. Hingga akhirnya, para petani menjual lahan untuk kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. Di sisi lain, ada juga petani yang menjual lahan mereka untuk sekedar membagikan harta warisan kepada anak-anaknya, sebab anak-anak para petani yang kekinian terlalu malas (gengsi) untuk bekerja sebagai seorang petani, jadi mending diuangkan.

Indonesia adalah negara yang kebanyakan penduduknya memiliki mata pencaharian bertani, hal ini juga didukung dengan luas lahan yang sangat mumpuni nan subur. Jika melihat kelebihan yang kita punya ini, tentu tak masuk akal jika masih saja kekurangan pangan dan memalukan sekali jika setiap tahun kita harus mengimpor beras dari negara lain. Apalagi sekarang Indonesia pun tak jauh tertinggal untuk hal teknologi, pasti ada cara pemanfaatan teknologi canggih untuk membantu petani agar mereka mampu melayani perut 250 juta jiwa rakyat Indonesia dengan beras, sayur, dan buah-buahan lokal khas Indonesia.

ANAKGUNDAR.COM 2016
Kondisi dunia pertanian Indonesia hari ini. Via: Berdikari Book

Atau jika hal di atas masih terbilang rumit, mungkin dengan cara meningkatkan kesejahteraan para petani Indonesia, semisal memberikan jaminan kehidupan bagi para petani seperti yang telah dilakukan kepada PNS. Jika negara memberikan jaminan hidup yang nyata bagi mereka, aku yakin petani Indonesia bisa dengan semangat memberikan produk-produk mentah terbaik dan harga pangan di pasar pun bisa lebih murah. Jika terjadi, sungguh akan membuat Ibu Rumah Tangga se-Indonesia bahagia.

Harusnya ini adalah fokus utama bagi Kementerian Pertanian RI beserta jajaran Departemennya yang tersebar di setiap wilayah, dan menjadi barisan paling depan untuk menolak berbagai macam peralihan fungsi lahan pertanian, bukan malah ikut melelang hingga membiarkan lahan pertanian dijadikan proyek-proyek yang tak seberapa. Sungguh bukan aku anti-pembangunan, tapi untuk sektor ini lebih baik dipikirkan kembali sebelum dilakukan.

ANAKGUNDAR.COM 2016
Semoga rasa optimismeku tak menjadi kenyataan! Bertani adalah harga mati! Hidup petani Indonesia! Via: Berdikari Book

Referensi:

[1], [2], Wishnugroho Akbar, “Benteng Terakhir Sukamulya Melawan Gempuran Penggusuran”, 31 Agustus 2016, diakses pada 23 November 2016, http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160830125502-20-154805/benteng-terakhir-sukamulya-melawan-gempuran-penggusuran/

[3] Arif Wikana, “Jenderal Nagabonar Dan Konflik Agraria”, 19 November 2016, diakses pada 23 November 2016, http://www.berdikarionline.com/jenderal-nagabonar-dan-konflik-agraria/

Previous Istilah-Istilah di Dunia Kampus yang Perlu Diketahui – Bagian ke-2
Next 1.500 Personel Tembaki 100 Petani Sukamulya, Mahasiswa Pertanian Kemana?

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *